MATA NAJWA : KARTU POLITIK JOKOWI

Pada tayangan mata najwa kali ini, Najwa Shihab memberikan tema pada tayangan yang dibawakannya dengan judul “Kartu Kuning Jokowi”. Di dalam tema tersebut terdapat pembahasan-pembahasan yang sangat menarik karena terdapat suara-suara mahasiswa yang diwakilakan oleh ketua BEM UI dan ketua BEM UGM. Ketua BEM UI Zaadit Taqwa berorasi bahwasannya "Kartu kuning ialah peringatan untuk Jokowi, karena masih banyak yang belum terselesaikan,"  Sementara Presiden Mahasiswa Trisakti, Gafar Revindo membakar semangat mahasiswa yang berada di studio Mata Najwa dengan Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kemudian Presiden Mahasiswa IPB, Qudsyi Ainul Fawaid  mempertanyakan ada apa dengan kebijakan impor beras yang dikeluarkan pemerintah. Orasi disambung oleh Presiden Mahasiswa UGM, Obed Kresna Widyapratistha. Obed mengingatkan, "Perpecahan sudah basi di Indonesia." Sementara Presiden Keluarga Mahasiwa ITB Ardhi Rasy Wardhana,  menegaskan reformasi Indonesia belum selesai.      Adanya partai politik yang ambi momentum. Dalam hal ini Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan dengan tegas bahwasannya "Anda harus melihat data, indikator-indikator keberhasilan bukan imajinasi kosong yang masih kurang dimiliki mahasiswa" Pernyataan Moeldoko langsung dijawab oleh Presiden Mahasiswa Trisakti Gafar Revindo. "Mahasiswa memang sulit mendapatkan informasi, apalagi jika hanya dari media." Kata Gafar. Kemudian, Ketua BEM UI Zaadit Taqwa menyatakan menolak uang pemerintah untuk berangkat ke Asmat. "Rencana mengunjungi Asmat sudah ada sebelum aksi kartu kuning, namun memang pengumpulan dana baru dilakukan setelah aksi" kata Zaadit.            Selanjutnya yakni Perhatian untuk asmat. Ketua BEM UI memaparkan "Dengan adanya KLB di Asmat, ini menunjukkan pemerintah belum melakukan hal maksimal di Papua ".  Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kemudian menjawab bahwa permasalahan di Asmat bukan sekedar gizi buruk.   Moeldoko menyebut akan mengirimkan TNI untuk memitigasi masalah pangan di Asmat. Ia menambahkan, "Presiden mempertanyakan dana kesehatan Papua kepada Gubernur Papua." Ini langsung ditanyakan Najwa Shihab, "Apakah ini menyalahkan Pemda?"  "Bukan, ini menyadarkan." tegas Moeldoko sambil berdiri menghadap ke audiens Mata Najwa. Sementara Anggota DPR Fraksi PAN Ahmad Yonan kembali mengingatkan, "Papua itu harus dibangun! Jalan tol harus dibangun di Asmat, jangan hanya Papua jadi perhatian saat akan masuk musim kampanye." Mahasiswa : kami jangan dibungkam, Rancangan peraturan menteri soal organisasi mahasiswa jadi salah satu isu yang diangkat di aksi "Kartu Kuning Jokowi". Mahasiswa menolak karena menilai rancangan peraturan menteri ini bisa membatasi ruang gerak mahasiswa. Presiden Mahasiswa IPB Qudsyi Ainul Fawaid beranggapan pemerintah reaktif, "Permenristekdikti dibatalkan 6 Februari 2018 lalu, kenapa tidak dari dulu. Ini menunjukkan pemerintah reaktif atas aksi mahasiswa"  Sementara, kata Presiden Keluarga Mahasiwa ITB Ardhi Rasy Wardhana, "Sebenarnya kami sudah menolak Permenristekdikti ini dengan sejumlah alasan". Tudingan para Ketua BEM dijawab oleh M Nasir Menristekdikti. "Draft Permenristekdikti soal Organisasi Kemahasiswaan itu belum sampai di meja saya. Masih ditahap pembahasan dengan mahasiswa. Karena ada penolakan ya draftnya mengilang begitu saja," kata M. Nasir, Menristekdikti. Awas mahasiswa ditunggangi kepentingan politik, dalam tema pembahasan tersebut adanya Kartu kuning untuk Jokowi hal biasa saja, nyatanya persoalan memang masih ada. Tak perlu mengelak sampai merundung berlebihan, tetaplah fokus pada substansi persoalan. Boleh-boleh saja mencurigai afiliasi politik, asalkan tidak untuk membungkam kritik. Sesalah-salahnya cara mahasiswa mereka adalah warga, amat berhak bersuara kepada kepala negara. Yang penting mahasiswa tak ikut menutup telinga, kritik harus juga mereka terima dengan lapang dada. Menjaga independensi sebagai prinsip dasar, agar suara mahasiswa tetap jernih terdengar. Saatnya mengembalikan perdebatan kembali pada substansi, mengutamakan argumentasi daripada sekadar caci maki. M AINUL YAQIN 2018